Jambi – Tiada kata henti henti dinamika pergolakan publik akan eksploitasi maupun mobilisasi batu bara diprovinsi Jambi, pergolakan ini terjadi baik pada masyarakat disekitar tambang, jalur mobilisasi angkutan batubara dari Sarulangun, Batanghari sampai dengan di kota Jambi hingga pelabuhan Talang duku di Muato Jambi.
Akar masalahnya adalah Obesitas angkutan batubara Yang tak terkendali, catatan saya, beberapa bulan yang lalu skurang 5000 angkutan, namun hari angkutan BB ini telah berjumlah 12.000, Peningkatan dari 5000 s/d 12.000 terjadi Setelah pada saat pemerintah mengundang Mahasiswa, Penegak Hukum, Pemilik Tambang dan unsur Pemerintah lainya Dirumah dinas Gubernur Jambi, apa yg dibicarakan dengan realitas tentu tidak Konheren dan Sangat Paradoks.
Angka yang fantastik dengan Kapasitas volume dan ruas jalan yang tersedia. Faktanya angkutan BB menguasai lebih 90 % ruas jalan menyingkirkan pengguna jalan lainnya dari berbagai kepentingan samapai Menelan Korban nyawa bahkan Lakalantas yang bukan sedikit memakan korban.
Hal ini mengakibatkan hambatan lalulintas yang sangat kronis sehingga tidak jarang terjadi keributan antar pengguna Jalan dan saya menyaksikan langsung peristiwa demikian, karna hampir semua ruas jalan dikuasai oleh Mobilisasi angkutan Batubara.
Jalan yang dilalui mobilitas batu bara saat ini tentu peruntukan bukan pada kapasitas Volume angkutan Yang disipakan khusus untuk Batubara, tapi lebih kepada Penggunaa yang bersifat umum pada kriteria tertentu, dan dengan beban, kecepatan maupun Volume tertentu juga. berapa banyak angkutan yang melintasi jalan tersebut dalam waktu per satu hari, tentu ini menjadi Ketimpangan Yang serius yang kemudian Jalanan dikapitalisasi oleh Mobilitas Batubara, yang sebelumnya diperuntukan oleh pengguna jalan yang bersifat umum, eh namun pada realitasnya Dikapitalisasi Oleh mobilasasi batubara. Hal demikian seharusnya menjadi Perhatian penting bagai Pemerintah Provinsi Jambi, Tokoh masyarakat, akademisi dimasing -masing Universitas yang ada dijambi Untuk ikut serta memperhatikan persoalan dinamika sosial terkait persoalan tersebut.
Dari Kontempelasi, Penela’ahan dan keresahan ditengah Hiruk Pikuk Persoalan ini sangat cukup panjang dan tidak urung tuntas maka saya sedikit Mengambil Kesimpulan Bahwa Pemerintah Terkesan Ambiguitas dalam mengambil keputusan atau tidak ingin dikatakan Bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini gubernur jambi Menunjukan sikap Keberpihakan Kepada Kapitalis (Pemilik Usaha tambang) dabandingkan Kepentingan Masyarakat jambi pada umumnya.(Red)
Discussion about this post