Rubrikjambi, TEBO – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tebo, Dr. Sindi, SH., MH., memimpin rapat koordinasi terkait perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) non-berusaha dalam wilayah Kabupaten Tebo. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda Tebo pada Selasa, 11 Maret 2025, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait serta perwakilan dari instansi teknis.
Dalam rapat tersebut, Dr. Sindi menekankan pentingnya koordinasi yang baik dalam proses perizinan PKKPR non-berusaha agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa perizinan ini menjadi instrumen penting dalam pengelolaan tata ruang, terutama bagi kegiatan yang tidak bersifat komersial, seperti pembangunan fasilitas sosial, keagamaan, dan kepentingan masyarakat lainnya.
Menurut Dr. Sindi, kepastian hukum dalam pemberian izin PKKPR non-berusaha harus tetap diperhatikan guna mencegah permasalahan di kemudian hari. Ia juga menegaskan bahwa setiap permohonan izin harus melalui kajian teknis yang matang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tebo.
Para peserta rapat membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan prosedur pengajuan, persyaratan teknis, serta kendala yang kerap dihadapi dalam proses perizinan. Salah satu fokus utama diskusi adalah bagaimana memastikan agar pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien tanpa mengurangi aspek legalitas yang telah ditetapkan.
Selain itu, rapat ini juga menyoroti pentingnya peran dinas terkait dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengajukan PKKPR non-berusaha. Diharapkan, dengan adanya bimbingan teknis yang lebih intensif, masyarakat dapat memahami proses perizinan dengan lebih baik dan menghindari potensi pelanggaran tata ruang.
Dr. Sindi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya menyederhanakan prosedur administrasi tanpa mengabaikan aspek pengawasan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan PKKPR non-berusaha tanpa menghadapi hambatan birokrasi yang berlebihan.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama secara optimal dalam menyusun kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tebo. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan perizinan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.(Red)
Discussion about this post