Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly yang turun langsung meninjau banjir

Rubrikjambi, Kota Jambi – Hujan lebat Sabtu malam hingga Minggu (23/2/2025) menyebabkan sejumlah aliran sungai di Kota Jambi meluap.

Meluapnya air sungai menyebaban 18 titik wilayah di kota Jambi kebanjiran sehingga merendam pemukiman warga.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly yang turun langsung meninjau banjir meminta disegerakannya diselesaikannya penyebab banjir di Kota Jambi.

Dia menegaskan pentingnya percepatan normalisasi Sungai Asam dan Kenali untuk mengatasi banjir yang kembali merendam sejumlah wilayah Kota Jambi sejak Minggu dini hari.

Saat meninjau langsung kondisi banjir bersama Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dan jajaran OPD terkait di RT 19 Sukakarya, Kemas Faried menyoroti kondisi drainase yang mengalami penyumbatan, sehingga memperparah genangan air di beberapa titik.

“Kita bisa koordinasi dengan pihak balai (pemerintah pusat) nantinya. Karena banyak drainase kita ini yang dalam kondisi tersumbat,”kata Kemas Faried, pada Minggu (23/02/2025).

Menurut dia, banjir yang semakin sering terjadi di Kota Jambi tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi juga sistem drainase yang tidak berfungsi optimal.

Ia menekankan bahwa perbaikan dan pelebaran drainase, serta pengerukan sungai yang mengalami sedimentasi, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Sementara itu Wakil Walikota Jambi Diza Aljosha Hazrin mengatakan bahwa pihaknya telah turun langsung ke sejumlah titik terdampak banjir, termasuk RT 19 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kotabaru.

“Kami akan mengidentifikasi penyebab banjir, apakah karena tumpukan sampah atau drainase yang kurang lebar. Untuk ke depan, normalisasi sungai dan drainase akan menjadi langkah utama dalam mengatasi permasalahan ini,”teganya.

Ia juga menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk segera memantau kondisi wilayah masing-masing serta melaporkan situasi terkini guna merancang strategi penanganan banjir yang lebih terintegrasi.

“Kita butuh kerja sama semua pihak untuk menangani masalah ini, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan balai terkait,”tutupnya.