Rubrikjambi, Jambi – Persoalan pendidikan di Provinsi Jambi tentu mendapatkan perhatian lebih. Karena pendidikan selain memberikan pengetahuan, tentu juga diharapkan mampu menciptakan karakter yang baik.
Persoalan pendidikan juga disorot oleh Pemerintah, tak hanya itu melalui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Budi Yako yang merupakan anggota Komisi IV yang membidangi dunia Pendidikan dan Kesehatan.
Budi menilai serta melihat langsung terkait pelaksanaan pendidikan hingga ada salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menerima pelajar dengan melebihi jumlah yang telah diatur.
“Saya langsung datang untuk melihat langsung keadaan sekolah saya langsung tanya anak-anak tersebut, rupanya anak tersebut di terima di sekolah padahal zona nya diatas 1000 Meter, inikan di luar Zona. Dan ada satu lokal itu 39, ini kan tidak sesuai karena peraturannya satu lokal maksimal 36 saja”, ujarnya saat di konfirmasi pada Rabu (8/3).
Untuk itu, Komisi IV akan mengundang Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi, terkait dengan dua persoalan tersebut.
“Jadi dua persoalan mulai dari zona hingga kelas yang melebihi batas maksimal, kebetulan saat kami datang Kepala Sekolah yang bersangkutan itu tidak ada di tempat hingga belum bisa kami konfirmasi”, ujarnya.
Tak hanya itu, Budi Yako yang merupakan anggota legislatif dari Dapil Kota Jambi ini juga mempertanyakan kepada Disdik Provinsi Jambi dalam hal ini terkait skala prioritas. Serta mempertanyakan bagaimana dunia pendidikan di Provinsi Jambi.
“Pada prinsipnya saya ingin mempertanyakan mau di bawa kemana dunia pendidikan kita ini ? Karena kita juga telah turun langsung ke sekolah untuk ambil sampel yakni SMA Titian Teras dan MAN Cendekia. Mohon maaf ini SMA Titian Teras seolah tak terawat. Nah ini ada apa ini”, tegasnya.
Selain itu ia mengharapkan pemerintah seharusnya serius dalam menangani persoalan pendidikan saat ini.
“Mohon maaf ini pak Gubernur kita minta untuk serius dengan dunia pendidikan. Kita lihat saat ini juara satu dan dua sekolah terbaik di raih oleh Swasta. Nah, ini ada apa kan, mari sama-sama perbaiki dunia pendidikan saat ini”, imbuhnya.
Politisi partai Gerindra ini juga menyarankan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi harus mampu benahi Sumber Daya Manusia (SDM). Karena hampir semua sekolah kekurangan tenaga pendidik, serta harus mampu memberikan kesejahteraan untuk guru. Pemerintah harus mempunyai adil dan memberikan feedback, sehingga pemerintah harus serius untuk menyelesaikan persoalan pendidikan.
“Bagaimana kualitas pelayanan pendidikan kita ini bisa baik dan maju, kalau tenaga pendidiknya saja tidak mendapat hak atau upah yang layak, satu jam RP17.500. Nah itu PTT dan Tenaga Honorer. Saya katakan itu sangat tidak manusiawi, kita berbicara asas kepatutat dan ini sangat tidak patut. Saya minta pemerintah untuk memperhatikan ini”, tutupnya. (*/Red)
Discussion about this post