Sampaikan Aspirasi, APTISI Berkumpul Di Gedung DPRD Provinsi Jambi

Rubrikjambi, Jambi – Sejumlah orang yang berasal dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah X – C Jambi, menggelar Demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, guna memperjuangkan aspirasi mereka terkait kebijakan Pendidikan Tinggi, Selasa (27/9/2022).
Aksi massa APTISI yang diikuti oleh 12 pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Provinsi Jambi itu, melalui orator aksi dan Ketua APTISI Jambi, Dr. Filius Chamdra, mereka menyampaikan beberapa aspirasi mereka yang diantaranya seperti Pembatalan RUU (Rancangan Undang-undang) Sistem Pendidikan Nasional.
Selain itu mereka juga menuntut pembubaran LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri), yang diungkapnya hanya berorientasi pada bisnis dan mematok biaya pengrusan akreditasi yang mahal.
Selain biaya yang mahal, Dr. Filius mengungkapkan kondisi apabila PT gagal dalam melakukan pengurusan akreditasi, dimana akan ada biaya lagi yang harus ditanggung PT.
“Belum lagi, kalau datang (asesor, red), mempersiapkan segala sesuatu, tidak mudah untuk akreditasi,” ujarnya.
Disamping itu, Dr. Filius Chandra juga mengungkapkan bagaimana diskriminasi yang dirasakan selama ini oleh Perguruan Tinggi Swasta selama ini di Provinsi Jambi.
“Selama ini diskriminasinya sangat kuat, namun perhatian terhadap kita (PTS, red) sangat kurang, sementara kita dituntut untuk terus bekerja sesuai azas yang ada, jika kita melenceng sedikit nanti disanksi tidak bisa diwisuda (meluluskan, red),” ungkapnya saat melakukan orasi.
Hal itu didasarkan dari dana APBN untuk pendidikan yang 20%, namun hanya sedikit yang sampai ke PTS, itupun harus dengan bersaing dengan PTS besar yang ada di tempat lain seperti di Pulau Jawa.
“Kita Perguruan Tinggi (Swasta, red) taat azas, kalau tidak, tidak bisa meluluskan, tidak bisa mewisuda Mahasiswa,” ujarnya setelah melakukan audiensi dengan Anggota DPRD Provinsi jambi.
Selanjutnya, dirinya mengkritisi biaya praktek Mahasiswa kesehatan di Rumah Sakit, yang diungkapnya bertambah mahal tiap tahunnya, dan tidak pernah dibahas di tingkat dewan (DPRD).
“Itu yang kita perjuangkan, sehingga pendidikan kedepan bisa menjadi lebih baik, karena kami Perguruan Tinggi Swasta, taat azas, taat aturan, kalau tidak taat aturan kami akan dipanggil, dan tidak bisa mewisuda Mahasiswa,” tuturnya.
Dr. Filius juga mengungkapkan, dirinya yang sebagai salah satu pengurus APTISI Pusat sering melakukan audiensi dengan Kementerian, namun tidak ada hasil perihal kegalauan yang ada selama ini.
“Hari ini kami sepakat se-Indonesia untuk menyampaikan aspirasi ini, agar Pemerintah khususnya Presiden Jokowi, mendengarkan,” harapnya.(rman)